Deskripsi & Silabi Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK)

DESKRIPSI SINGKAT

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (HAMK)

Nama Mata Kuliah : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK)
Bobot Matakuliah : 2 SKS
Diprogramkan : Semester Gasal dan genap

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) sebagai hukum formil Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi perlu diberikan kepada mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang sistem peradilan tata negara yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Matakuliah HAMK ini secara garis besar memiliki materi muatan tentang sejarah dan konsep dasar HAMK, kedudukan dan fungsi HAMK dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi, karakteristik dan asas-asas HAMK, pengaturan HAMK Umum dan Khusus dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, meliputi : Hukum Acara Perkara Pengujian Undang-undang, Hukum Acara Perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKKLN), Hukum Acara Perkara Pembubaran Partai Politik, Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pilpres dan Pemilukada dan Hukum Acara untuk Memutus pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.


SILABI HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Nama Mata Kuliah : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK)
Bobot Matakuliah : 2 SKS
Diprogramkan : Semester Gasal dan genap


A. PERISTILAHAN, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1. Peristilahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
3. Ruang Lingkup Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
4. Fungsi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

B. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Landasan dan Dimensi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
3. Perbedaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan Hukum Acara
Lainnya di Lapangan Hukum Publik dan Hukum Privat
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Umum (Menurut Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Khusus (Menurut Peraturan Mahkamah
Konstitusi/PMK)

C. HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara, Penjadwalan dan Panggilan Sidang
6. Pemeriksaan (Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan)
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

D. HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA
1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara, Penjadwalan dan Panggilan Sidang
6. Pemeriksaan (Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan)
7. Pembuktian
8. Putusan Sela
9. Penarikan Kembali Permohonan
10. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
11. Putusan

E. HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
6. Persidangan
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

F. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH (PHPU-KADA)

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
6. Persidangan
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

G. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
6. Persidangan
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

H. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
6. Persidangan
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

I. HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan
4. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
5. Persidangan
6. Pembuktian
7. Penghentian Proses Pemeriksaan
8. Rapat Permusyawaratan Hakim
9. Putusan

J. PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

1. Upaya (Ijtihad) Hakim Konstitusi Menemukan Hukum dan Keadilan
Substantif – Gerakan Hukum Progesif dan Masalah Ultra Petita
2. Upaya untuk Mengembangkan Kewenangan Konstitusional Mahkamah
Konstitusi: Constitutional Question dan Constitutional Complaint
3. Masalah Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Diatur dalam
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ataukah Undang-Undang
dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi ?
5. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi
6. Implikasi Pembatalan Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap
Perundang-undangan di Indonesia
7. Hakim Ad-Hoc Mahkamah Konstitusi dan Keterbatasan Penanganan Perkara
di Mahkamah Konstitusi
8. Pengajuan Permohonan melalui Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh
(Teleconference)


Jember, 10 Agustus 2010
ttd
Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.